Dprd Banten Gelar Sidang Paripurna Klarifikasi Komisi Sebagai Pengusul 3 Raperda

  • Bagikan
Default Social Share Image

Dalam rangka memaksimalkan tugas pengelolaan Baznas, pemerintah tempat juga memungkinkan untuk membuat peraturan daerah. Adanya perubahan peraturan UU secara hirarki terutama UU pengelolaan zakat, maka perlu pembiasaan terhadap perda yang sudah berlaku berdasarkan UUD 1945 Pasal 18 Ayat 6 dan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 2.

“Adapun hasil dari rapat ini akan dicermati dan dikaji lebih lanjut menjadi bahan pembahasan secara internal oleh DPRD Provinsi Banten dan akan disampaikan melalui persepsi umum fraksi-fraksi pada rapat paripurna selanjutnya,” tutupnya. (Red)

  • Bagikan

KABAR PANDEGLANG ONLINE