Pad Banten Melorot, Bapenda Diminta Inovatif

  • Bagikan
Default Social Share Image

SERANG, – Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo meminta terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten lewat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) biar bisa terus berinovasi dan optimis dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor sebagai penyumbang terbesar PAD.

Hal itu berkaca dari keadaan pendemi Covid-19, menyebabkan PAD Provinsi Banten yang terus mengalami kemerosotan, baik pada tahun 2020 hingga tahun 2021 yang prediksi dan ditargetkan akan mengalami hal sama.

“Untuk itu, agar Dinas Pendapat l mampu optimis lagi dengan menggali strategi, mampu lewat bantuan dispensasi berupa abolisi denda keterlabatan pembayaran atau bisa lewat pinjaman insentif terhadap terhadap wajib pajak (WP) yang membayarkan lebih awal,” katanya, kamis (17/09/2020).

Baca Juga :  Kepala Dlhk Banten Meninggal Dunia, H Sunjana : Agar Husnul Khotimah

Sebelumnya Pemprov Banten telah menggulirkan acara abolisi denda keterlambatan pembayaran terhadap WP untuk kurun bulan April sampai Agustus kemarin. Atas kondisi itu, sambung Budi, pihaknya akan mendukung kepada Pemprov Banten jika kembali acara tersebut kembali dikeluarkan, tergantung kebijakan dari Gubernur Banten Wahidin Halim bila hal tersebut dimungkinkan.

“Bisa, bisa saja (diulang), tergantung kebijakan dari Gubernur,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Opar Sochari membenarkan bila PAD Provinsi Banten tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, hal itu disebabkan pandemi global Covid-19 yang melanda Indonesia tak terkecuali Banten.

“Jelas menghipnotis, semua (tempat) sama turun akhir Covid-19,” katanya.

Baca Juga :  Bnnp Banten Bekuk 4 Tersangka Penyelundupan Narkotika Jenis Sabu Dan Ganja

Opar mengaku, pendapatan sempat mengalami kenaikan pada kurun Agustus 2020 dikala masuk periode new wajar . Namun, adanya peningkatan tren kasus di Banten membuat Gubernur Banten kembali mengambil langkah pembatasan berskala besar (PSBB) bukan cuma di daerah Tangerang Raya, namun juga di lima Kabupaten/Kota lainnya.

“Kemarin kan sudah agak stabil. Tapi kan sekarang PSBB lagi, ada penurunan lagi,” ujarnya.

Opar juga menerangkan, pihaknya sampai ketika ini juga belum mampu menggenjot pemasukan dari sektor pajak.

“Bagaiamanapun petugas kami tetap jalan meskipun hadapi maut, tapi menggunakan masker. Kita juga ngga akan melakukan razia pajak, kan ada maklumat dari Kapolri, yang ada razia sekarang itu protokol kesehatan,” jelasnya. (red)

Baca Juga :  Wagub Banten Buka Bazar Tunggal & Launching Buku “Gerimis Di Tanah Titipan Kanekes”

  • Bagikan