Pemprov Banten Distribusikan Sisa Dbh Pajak 2020 Secara Bertahap

  • Bagikan
Default Social Share Image

“Pengalokasian penyertaan modal tersebut akan berimbas kepada belanja program dan kegiatan yang sudah ditetapkan di APBD, tergolong salah satunya yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) atau Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi (BBHPP) ke Kabupaten dan Kota,”

Kurang salur atas BHPP tahun 2020, lanjut Rina, sudah disampaikan dan dicantumkan dan dijelaskan secara rinci dalam LKPD 2020 yang disampaikan Gubernur Banten kepada BPK RI Perwakilan Banten

“Semua prosedur dan tahapan senantiasa mengikuti prosedur dan peraturan perundang-usul yang berlaku,” ujarnya.

Dijelaskan Rina, dasar hukum pembayaran BHPP merupakan amanat : UU Nomor 23 Tahun 2014 ihwal Pemerintahan Daerah; UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PP Nomor 69 Tahun 2010 ihwal Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Permendagri Nomor 13 tahun 2006 perihal Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Banten; serta, Pergub Banten Nomor 39 Tahun 2015 ihwal Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 14 Tahun 2019 ihwal Perubahan Ketiga Atas Pergub Nomor 39 Tahun 2015 wacana Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten sebagaimana sudah diubah dengan Pergub Nomor 14 Tahun 2019 perihal perubahan ketiga atas Pergub Nomor 39 Tahun 2015 ihwal tata cara bagi hasil pajak provinsi terhadap pemda kabupaten/kota se-Provinsi Banten.

  • Bagikan