KABARPANDEGLANG.COM – Pemerintah Provinsi Banten akan memfokuskan kepada perbaikan infrastruktur jalan yang rusak dalam 3 tahun ke depan. Hal itu dilakukan mengingat dinilai pentingnya infrastruktur jalan yang baik dalam rangka meningkatkan kesejateraan masyarakat, dengan meningkatnya perekonomian yang dipicu oleh kehadiran infrastruktur jalan yang baik.
Demikian diungkapkan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy saat memberikan sambutan pada acara pembukaan Rapat Kerja Wilayah DPW PAN Banten ke III di gedung PMI Banten, Kalodran, Kota Serang, Sabtu (30/9). Rakerwil sendiri langsung dibuka oleh Ketua DPP PAN yang juga anggota DPR dari Dapil Banten, Yandri Susanto. Turut hadir dalam rakerwil tersebut fungsionaris DPP PAN yang juga angota DPR dari Dapil Banten, Ali Taher.
Diungkapkan Andika, selain fokus untuk memperbaiki jalan rusak yang berstatus jalan provinsi, dalam 3 tahun ke depan tersebut, Pemprov Banten juga melakukan pembantuan-pembantuan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk peningkatan jalan-jalan poros desa dan jalan-jalan yang merupakan jalan yang terkait dengan produksi pertanian.
“Intinya Pak Gubernur (Gubernur Banten Wahidin Halim) dan saya berkomitmen terhaap perbaikan perekonomian masyarakat melalui fokus kami kepada infrastruktur jalan ini sebagai basic dari dapat dilakukannya pembangunan ke tahapan berikutnya,” kata Andika disambut tepuk tangan pengurus dan kader PAN Banten yang hadir.
Lebih jauh Andika juga mengungkapkan, pada awal-awal masa kepemimpinannya bersama Wahidin Halim saat ini, pihaknya juga tengah berkonsentrasi untuk melakukan pembangunan di sejumlah bidang dasar lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan, Andika mengaku, pihaknya melakukan perubahan orientasi dari pada awalnya untuk fokus ke program wajib belajar 12 tahun, menjadi ke pengelolaan sekolah tingkat SMA sederajat. Hal ini dilakukan menyusul terbitnya ketentuan pemerintah pusat tentang peralihan kewenangan pengelolaan sekolah SMA sederajat dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.
“Tapi tidak lantas ini jadi mudah. Karena perlu bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui, jika untuk membeyar honor guru SMA sederajat saja di Banten ini dibutukan Rp800 M untuk satu tahun. Tentu ini bukan angka yang kecil. Meski begitu kami tetap komitmen dengan soal pendidikan yang menjadi kewenangan pemprov ini,” kata Andika seraya mengatakan, Pemprov juga telah menganggarkan dana untuk program BOS DA (biaya operasional sekolah daerah) mulai tahun 2018 mendatang kaitannya dengan misi pembangunan Pemprov Banten di bidang pendidikan.
Di bidang kesehatan, Andika kembali mengulas tentang program Pemprov Banten di bawah kepemimpinan Wahidin dan dirinya yang menginginkan agar warga miskin di Banten dapat berobat gratis dengan menggunakan e-KTP. “Ini juga tidak mudah. Dalam merealisasikan program ini kita harus berhaapan dengan UU BPJS dan sejumlah regulasi pemerintah pusat lainnya yang menyebabkan pemeritah daerah tidak bisa begitu saja melakukan program berobat gratis bagi warganya,” imbuhnya.
Namun, lanjutnya, karena didorong oleh keinginan yang tinggi untuk mewujudkan masyarakat Banten yang dapat terlayani masalah kesehatannya sebagaimana janji kampanye Wahidin-Andika pada saat masa kampanye Pilgub Banten 2017-2022, Pemprov Banten saat ini terus berupaya untuk mewujudkan keinginan tersebut.
“Terlebih memang faktanya masih banyak warga masyarakat kita yang belum terlayani oleh BPJS. Bahkan juga banyak yang tidak tahu dengan BPJS. Jadi Insha Allah mulai tahun 2018, warga miskin sudah bisa berobat gratis dengan e-KTP di rumah sakit milik Pemprov Banten untuk tahap awal ini. Sekarang, kami sedang menggodok sejumlah regulasinya agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” paparnya seraya meminta dukungan pengurus dan kader PAN Banten bagi jalannya pemerintahan Wahidin-Andika 5 tahun ke depan.
Sementara itu, Ketua DPW PAN Banten Masrori dalam sambutannya mengatakan, sebagai partai pendukung pasangan Wahidin-Andika pada Pilgub 2017-2022 di mana kemudian pasangan tersebut terpilih, PAN Banten memang telah berkomitmen untuk mengawal jalannya pemerintahan Wahidin-Andika. “Kami akan melakukan pengawalan dengan berupa melakukan langkah-langkah politik, baik itu mendukung jika kebijakan Wahidin-Andika baik untuk rakyat Banten, maupun kritik yang konstruktif jika kebijakan keduanya melenceng,” kata Masrori. (Pemprov. banten)
