JAKARTA, – Badan Keamanan Laut (Bakamla) menditeksi peristiwa kapal Coast Guard China dengan nomor lambung 5204 di kawasan ZEEI Laut Natuna Utara. Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengapresiasi langkah cepat Bakamla dalam menerjunkan KN Nipah 321 dalam menghalau kapal abnormal tersebut yang memasuki daerah ZEEI tanpa izin. Seperti yang diberitakan, Kapal China tersebut besiku keras berada di wilayah ‘Nine Dash Line’ yang menjadi klaim China tetapi secara aturan Internasional tidak diakui.
“Tidak ada itu perumpamaan imaginer ‘Nine Dash Line’ dan klaim tersebut sudah di tolak Permenant Court of Arbitrattion (PCA) pada tahun 2016. Jadi dalam hukum UNCLOS 1982, tidak diakui secara internasional. Terlebih, Indonesia bukan merupakan para pihak yang bersengketa dalam hal ini” Ujar Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam.
Indonesia telah berkali-kali menyatakan pendirianya terhadap posisi di gosip sengketa Laut China Selatan dan berharap China dapat menghormati hal ini sesuai dengan norma-norma International. Berdasarkan Pasal 4 UU No 5 Tahun 1983, Indonesia mempunyai hak untuk eksplorasi dan eksploitasi di tempat ZEE. Pelayaran dan penerbangan internasional bebas dijalankan asalkan sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Negara lain cuma diperbolehkan mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di tempat ZEE, dengan syarat meminta izin terlebih dahulu ke pemerintah RI.
“Kita sudah berkali-kali menegaskan posisi kita, Indonesia tidak memiliki daerah perbatasan yang bersengketa. Hal ini clear and tamat. Sebagai negara teman, saya mengharapkan biar China mampu menghormati hal ini dengan baik. Hanya dengan saling menghormati sebuah kekerabatan antar negara mampu berkesinambungan dengan inklusif sesuai dengan semangat sentralitas ASEAN serta menciptkan rasa saling yakin” ujar Azis Syamsuddin.
Azis Syamsuddin menginginkan Bakamla terus gesit dalam menjaga kawasan NKRI dengan berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia dan lembaga-forum terkait.
“DPR-RI sepenuhnya mendukung tindakan yang diharapkan dalam menjaga kedaultan dan kepentingan-kepentingan Indonesia. Saya berharap Menteri Luar Negri dan Mentei Pertahanan biar secepatnya bertindak sesuai dengan mekanisme diplomatik serta TNI supaya memperkuat keberadaanya di Natuna, dan juga kawasan-kawasan perbatasan yang lain.” tegas Azis Syamsuddin.
Azis Syamsuddin menganggap Bakamla telah melakukan SOP secara benar dalam menjaga wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Selanjutnya Politisi Golkar ini berharap Institusi-institusi pemerintah terkait dapat menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada, baik secara diplomatik maupun dengan langkah-langkah kemananan yang tegas.
“Sebagai negara yang menganut kebijakan politik luar negeri ‘bebas dan aktif’, Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai inklusifitas serta mendorong negara-negara di daerah untuk menjunjung tinggi mekanisme sentralitas ASEAN sehingga tercipta wilayah Indo-Pacific yang aman, hening dan makmur” tutup Azis Syamsuddin. (RED)
