Jrdp Sebut Bagi Sembako Di Pilkada Cilegon Ialah Politik Duit

  • Bagikan
Default Social Share Image

CILEGONBadan Pekerja Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) Kota Cilegon mendesak Bawaslu Kota Cilegon untuk mengusut praduga tindakan melawan hukum politik uang yang dijalankan oleh sejumlah tim pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, berbentukpembagian sembako terhadap korban banjir di beberapa daerah.

JRDP mengingatkan, bahwa apapun alasan memberi sumbangan terhadap korban banjir tersebut, faktanya saat ini masih dalam tahap kampanye. Bahkan menurut temuan di lapangan, korban banjir yang menerima perlindungan tersebut, mengakui adanya ajakan menentukan calon tertentu dari si pemberi pemberian.

“JRDP mengingatkan adanya Pasal 187A, UU Nomor 10 Tahun 2016 perihal Pilkada. “Ayat 1 pasal tersebut menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan aturan menjanjikan atau memberikan duit atau materi yang lain selaku imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara pribadi ataupun tidak eksklusif untuk mempengaruhi pemilih semoga tidak menggunakan hak pilih, memakai hak pilih dengan cara tertentu sehingga bunyi menjadi tidak sah, memilih kandidat tertentu, atau tidak menentukan calon tertentu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000. Pidana yang sama dipraktekkan terhadap pemilih yang dengan sengaja melakukan tindakan melawan aturan mendapatkan tunjangan atau kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pemaknaan dua ayat itu adalah, baik pemberi maupun akseptor, dikenakan pasal pidana yang sama. Makara akan sungguh ironis jika nanti para korban banjir akseptor tunjangan itu kemudian menjadi terperiksa dalam masalah politik uang,” kata Koordinator JRDP Kota Cilegon Rizki Putra Sandika, Jumat (04/12/2020).

  • Bagikan

KABAR PANDEGLANG ONLINE