Penyusunan Rencana Keluarga Dan Kesehatan Reproduksi

Default Social Share Image

Muktiani Asrie Suryaningrum, S.Sos, MPH analis Kebijakan Ahli Madya BKKBN,

Pengurus Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI)

HARUS diakui memang dan tak terbantahkan bahwa laju pertumbuhan masyarakatIndonesia khususnya di abad 1970-an hingga 1990-an mampu dikendalikan sedemikian rupa berkat peran penting dan mencolokdari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan acara Keluarga Berencana (KB)-nya. Laju perkembangan penduduk berhasil ditekan, penduduk didorong menjadi keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang dinamis.

Gambaran keberhasilan acara KB mampu dilihat dengan mengacu pada proyeksi BKKBN perihal jumlah masyarakattahun 2000 yang diperkirakan meraih 280 juta jiwa, namun nyatanya dengan program KB hanya mencapai 206 juta jiwa. Sedangkan proyeksi tahun 2010 bila tanpa KB, diperkirakan menembus angka 340 juta jiwa. Faktanya, berkat acara KB, jumlah penduduk di tahun 2010 “cuma” 236,7 juta jiwa. Ini mampu dikatakan sebagai sebuah sukses besar yang layak diapresiasi.

Harus diakui memang dan tak terbantahkan bahwa laju perkembangan penduduk Indonesia utamanya di periode 1970-an hingga 1990-an mampu dikendalikan sedemikian rupa berkat tugas penting dan menonjol dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan program Keluarga Berencana (KB)-nya. Laju kemajuan penduduk sukses ditekan, masyarakat didorong menjadi keluarga kecil senang dan makmur yang dinamis.

Gambaran kesuksesan acara KB dapat dilihat dengan mengacu pada proyeksi BKKBN perihal jumlah masyarakattahun 2000 yang diperkirakan mencapai 280 juta jiwa, tetapi nyatanya dengan acara KB cuma mencapai 206 juta jiwa. Sedangkan proyeksi tahun 2010 kalau tanpa KB, diperkirakan menembus angka 340 juta jiwa. Faktanya, berkat program KB, jumlah penduduk di tahun 2010 “cuma” 236,7 juta jiwa. Ini dapat dikatakan sebagai sebuah sukses besar yang patut diapresiasi.

Baca Juga :  Anin Rahma: Siber Pengawal Media Umum ?

Saat ini dunia menghadapi krisis COVID-19, kesehatan dan hak reproduksi wanita harus tetap dijaga dengan hati-hati. Perlunya berkolaborasi, berinovasi dan bekerja untuk memastikan perempuan mempunyai jalan masuk ke kontrasepsi terbaru dan sumber daya yang memungkinkan mereka membuat keputusan yang sempurna tentang masa depan mereka.

Selama pandemi COVID-19 mengakibatkan terbatasnya saluran penduduk menuju akomodasi kesehatan alasannya adalah fasilitas kesehatan dibanjiri oleh pasien yang terkena COVID-19. Hal Ini membuat akomodasi kesehatan lebih memprioritaskan penanganan penyakit yang disebabkan oleh COVID-19 yang kasusnya kian hari semakin meningkat.

Dalam presentasi singkatnya, ketika menjadi pembicara dalam lembaga virtual #HerHero Virtual Forum on Health, Empowerment and Progress Asia Pacific (25/9), Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo kembali menegaskan bahwa selama pandemi COVID-19 menimbulkan terbatasnya jalan masuk penduduk menuju kemudahan kesehatan alasannya kemudahan kesehatan dibanjiri oleh pasien yang terkena COVID-19. Hal Ini membuat akomodasi kesehatan lebih mengutamakan penanganan penyakit yang disebabkan oleh COVID-19 yang kasusnya kian hari kian meningkat.

Perlunya perhatian khusus, kerja sama, penemuan dan bersusah payah untuk memastikan wanita mempunyai jalan masuk ke kontrasepsi modern. Pasangan usia subur harus menciptakan keputusan yang sempurna tentang era depannya. Saat ini Indonesia tergolong yang mengalami masalah serius terkait kehamilan tidak diinginkan dan berimbas pada problem laju pertumbuhan masyarakatdan masalah lainya.

Baca Juga :  Perjaka Mesti Jadi Garda Terdepan Dalam Setiap Sektor Pembangunan

Selain itu, pasangan usia subur juga mengalami kegalauan akan tertular bila mendatangi kemudahan kesehatan sehingga menangguhkan jadwal pelayanan. Penyebab lain terbatasnya akses ialah akomodasi kesehatan yang menawarkan pelayanan kontrasepsi tutup alasannya adalah provider belum memiliki fasilitas yang diperlukan untuk menghalangi penularan COVID-19. Hal ini berpeluang kepada terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan (unwanted pregnancy).

Rilis dari Badan PBB untuk kependudukan (UNFPA, New York, AS, 27 April 2020) memprediksi bahwa pandemik COVID-19 akan memiliki dampak pada kesehatan wanita. Menurut UNFPA diperkirakan lebih dari 47 juta perempuan kehilangan akses untuk mendapatkan pelayanan kontrasepsi (KB) yang mampu berpengaruh pada kenaikan kehamilan yang tidak diinginkan. Penguncian (lockdown) kota-kota bahkan negara serta disrupsi besar kepada layanan kesehatan alasannya adalah pandemi COVID-19 bisa berdampak tujuh juta kehamilan yang tidak diinginkan jikalau situasi global tak berubah hingga enam bulan.

Hasto memperkirakan dampak kehamilan tidak diharapkan selama pandemi ini akan sangat luas bagi keluarga dan bangsa sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan serius. Dampaknya akan terjadi yakni meningkatkan masalah pengguguran, mengembangkan risiko ajal ibu dan anak, malnutrisi pada ibu hamil dan janin, bayi lahir prematur, serta kurangnya kasih sayang dan pengasuhan alasannya adalah anak tidak diinginkan.

Data statistik berkala BKKBN mencatat capaian peserta KB gres mengalami penurunan secara signifikan dari 422.315 pada bulan Maret 2020 menjadi 371.292 dan 388.390 pada bulan April dan Mei 2020. Di samping itu terdapat beberapa tantangan dalam pelayanan KB pada kurun pandemi ini. Keterbatasan jalan masuk kepada pelayanan di fasilitas kesehatan, kebutuhan alat pelindung diri (APD) yang memadai dan memenuhi persyaratan bagi petugas pelayanan KB, serta penerapan pelayanan KB di kala new wajar dengan mengamati protokol kesehatan.

Baca Juga :  7 Cara untuk Menjadi Pengusaha yang Tangguh

Adanya pandemi COVID-19 kemudian juga berpengaruh pada kenaikan kehamilan tidak diinginkan (KTD) di beberapa kawasan sebagai balasan dari penurunan kesertaan KB dan peningkatan angka putus pakai kontrasepsi. Penurunan saluran layanan fasilitas kesehatan berdampak pada terjadinya kehamilan yang tidak dijadwalkan yang presentasinya hampir meraih 17,5%. Hasto kembali menegaskan komitmen Indonesia untuk tujuan Family Planning 2020 yang menjinjing akses ke gosip kontrasepsi bermutu tinggi, layanan, dan rantai persediaan alat kontrasepsi.

Untuk mengatasi hambatan dan jalan masuk kontrasepsi selama pandemi, BKKBN sudah melaksanakan beberapa terobosan strategis. Seperti, layanan kontrasepsi bagi satu juta penerima dari rumah ke tempat tinggal di seluruh Indonesia, membuat metode isu secara masif dengan memakai multi-level networking (meliputi 34 provinsi, 514 kabupaten, 23.400 penyuluh lapangan dan 1,2 juta kader), dan mengoptimalkan teknologi digital adalah; KlikKB dalam pemberikan konseling kontrasepsi.

Komitmen masyarakat Pasangan Usia Subur (PUS) dalam ber-KB terus ditingkatkan. Perlunya bantuan dari aneka macam pihak terkait antara lain stakeholder, provider medis dan mitra kerja baik pemerintah maupun swasta untuk menunjukkan pelayanan KB yang berkualitas. Ini sangat penting untuk terus menjalin kolaborasi dalam mengembangkan akad dan perlindungan dari berbagai pihak untuk percepatan pencapaian acara.

Sumber : SINDONEWS.com

(fdz.red)