LEBAK – Pemerintah Kabupaten Lebak lewat Dinas Sosial (Dinsos) setempat mencatat sebanyak 36 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako Dinon aktifjan atau di coret selaku akseptor acara sembako.
Kepala Bidang (Kabid) Limjamsos dan data Informasi sosial Dinsos Lebak Endin Toharudin mengatakan, penonaktifan puluhan ribu KPM penerima acara sembako ini ialah kebijakan dari kementerian sosial (Kemensos) RI.
“Penonaktifan ini setelah adanya tim ferivikasi dari Kemensos turun langsung ke Lebak,” kata Endin, kepada Banten Top, dikala dijumpai di ruang kerjanya, Kamis (07/01/2021).
Menurutnya, data atau jumlah KPM penerima acara sembako ditahun 2020 sebanyak 107984 KPM. Ditahun 2021 ini ada perubahan setelah ada tim ferivikasi dari Kemensos ialah sebanyak 71575 KPM. Makara kata Endin, ada penghematan jumlah KPM yang sangat siginifikan ditahun 2021 ini adalah sebanyak 36 ribu KPM atau sekitar 34 persen KPM yang di nonaktifkan oleh Kemensos.
“Iya Kadinsos nanti akan berupaya mendatangi Kemensos untuk meminta suplemen bagi penduduk yang sungguh-sungguh layak menerimanya,” jelasnya.
Endin mengambarkan, adapun alasan Kemensos menonaktifkan 36 ribu KPM sembako ini diantaranya KKS tidak Terdistribusi, Desil 4 plus, KKS tidak bertransaksi plat dan NIK invalid.
“Makara penon aktifan ini juga balasan dari desa atau kelurahan yang tidak melaksanakan pemutakhiran data KPM setiap bulannya, sehingga terjadi seperti ini,” terangnya.
Otih (76), warga Kelurahan MC Barat, Kecamatan Rangkasbitung salahsatu KPM yang namanya di nonaktifkan mengaku, tidak mengetahui kenapa namanya dicoret dari penerima program sembako.
“Saya hidup sebatang kara sudah tua, mau bekerja telah tidak berpengaruh lagi, bila saya dicoret dari program sembako ini mau makan dari mana aku nanti,” pungkasnya. (Red)
