Dprd Kota Cilegon Tagih Akad Pemerintah Kota Cilegon Tangani Banjir

Default Social Share Image

CILEGON Anggota DPRD Kota Cilegon asal Fraksi Partai Demokrat meminta pemkot Cilegon untuk serius menangani persoalan banjir yang tak kunjung diselesaikan. Hal itu lantaran, meski sudah dilaksanakan rapat dengar pertimbangan antara Pemkot Cilegon dengan Komisi II DPRD dan akan dibentuk tim penanganan banjir tetapi tidak ada realisasinya.

Anggota DPRD asal Fraksi Partai Demokrat Ibrohim Aswadi menyampaikan, apa yang menjadi kendala sehingga duduk perkara banjir terus-menerus tidak diatasi. Sehingga masyarakat menanyakan keseriusan Pemerintah dalam mengatasi dilema banjir yang tidak pernah diselesaikan sampai dikala ini.

“Rapat dengar pendapat sudah dikerjakan berkali-kali, bahkan dari pihak pemerintah ada Sekda, Asda II, pihak Industri dan penduduk tetapi tidak ada realisasinya, kita menuntut hasil rapat dengar pendapat itu,” katanya, Senin (21/12/2020).

Baca Juga :  Banjir Rendam Jalur Daerah Industri Ciwandan, Lalu Lintas Lumpuh

Anggota DPRD dari Komisi II ini kembali menuntut kejelasan hasil rapat dengar usulan tersebut, penduduk menanyakan hasil kinerja Pemerintah yang sampai ketika ini tidak ada kejelasannya. Selain itu, solusi duduk perkara banjir tidak bisa terselesaikan di bab hulunya saja, melainkan bab hilir menjadi satu kesatuan yang perlu diperhatikan dalam menangani persoalan banjir.

“Persoalan banjir ini mesti ditangani dari mulai hulu sampai hilir, walaupun urusan ini kompleks, tapi jika pemerintah serius melakukannya aku percaya ada jalan kok keluarnya,” jelasnya.

Ibrohim juga menurutkan, trend penghujan akan terus berjalan hingga beberapa bulan ke depan, sehingga kalau tidak secepatnya dilaksanakan gotong royong antara Pemerintah, industri dan penduduk maka penduduk akan terus-terusan menjadi korban banjir.

Baca Juga :  Polairud Banten Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Senilai 6 Miliar Rupiah

“Berdasarkan gosip BMKG, hujan akan terus terjadi sampai bulan Maret ke depan, kalau ini tidak segera dijalankan acara jangka pendek penanganan banjir, dimana tugas pemerintah untuk melindungi warganya supaya terlepas dari dilema banjir,” tuturnya.

(Red)