KABARPANDEGLANG.COM – Politik luar negeri RI yang bebas dan aktif itu dapat diartikan sebagai akal dan tindakan-tindakan yang diambil atau sengaja tidak diambil oleh Pemerintah dalam hubungannya dengan negara-negara abnormal atau organisasi-organisasi internasional dan regional yang diarahakan untuk tercapainya tujuan nasional bangsa.
Politik luar negeri bebas aktif inilah yang kemudian menjadi prinsip dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada kala pemerintahan selanjutnya. Tentunya pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif ini juga diadaptasi dengan kepentingan dalam negeri serta konstelasi politik internasional pada ketika itu.
A. Masa Demokrasi Parlermenter 1950-1959
Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950an lebih ditujukan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum simpulan di Indonesia,
Pada waktu itu Indonesia berusaha keras untuk menerima akreditasi dunia nternasional dengan cara diplomasi. Keberhasilan Indonesia mendapatkan pengesahan dunia internasional melalui meja negosiasi ini menjadi titik tolak dari perjuangan diplomasi Indonesia mencapai kepentingannya.
Indonesia telah memprakarsai dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental, seperti, Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955.dan Gerakan Non-Blok (GNB) atau (Non-Aligned Movement/ NAM).
Forum ini merupakan refleksi atas terbaginya dunia menjadi dua kekuatan besar, yakni Blok Barat (Amerika Serikat ) dan Blok Timur (Uni Soviet). Konsep politik luar negeri yang bebas aktif ini berusaha membantu bangsa-bangsa di dunia yang belum terlepas dari belenggu penjajahan.
B. Masa Demokrasi Terpimpin
Pada era Demokrasi Terpimpin (1959-1965), Politik luar negeri Indonesia pada abad ini juga bersifat revolusioner. Presiden Soekarno dalam era ini berusaha sekuat tenaga untuk mempromosikan Indonesia ke dunia internasional melalui slogan revolusi nasionalnya yaitu Nasakom (nasionalis, agama dan komunis) dimana elemen-elemen ini diperlukan mampu beraliansi untuk mengalahkan Nekolim (Neo Kolonialisme dan Imperialisme).
Dari sini dapat dilihat adanya pergeseran arah politik luar negeri Indonesia adalah condong ke Blok komunis, baik secara domestik maupun internasional. Hal ini dilihat dengan adanya kolaborasi politik antara Indonesia dengan China dan bagaimana Presiden Soekarno mengijinkan berkembangnya Partai Komunis Indonesia (PKI).
Ketidaksukaan Presiden Soekarno terhadap imperialisme juga dapat dilihat dari responnya terhadap eksistensi Belanda di Irian Barat. Tindakan militer diambil untuk mengambil alih kembali Irian Barat ketika diplomasi dianggap gagal. Dukungan Amerika Serikat yang lalu didapatkan Soekarno muncul sebagai balasan konfrontasi kedekatan Jakarta dengan Moskow.
Politik luar negeri pada masa Demokrasi Terpimpin juga ditandai dengan usaha keras Presiden Soekarno menciptakan Indonesia semakin dikenal di dunia internasional melalui beragam konferensi internasional yang diadakan maupun diikuti Indonesia.
Tujuan awal dari dikenalnya Indonesia yaitu mencari tunjangan atas perjuangan dan perjuangan Indonesia merebut dan mempertahankan Irian Barat. Namun seiring berjalannya waktu, status dan prestis menjadi faktor-faktor pendorong semakin gencarnya Soekarno melaksanakan kegiatan politik luar negeri ini.
C. Masa Orde Baru
Pada masa awal Orde Baru terjadi perubahan pada pola hubungan luar negeri Indonesia. dalam segala bidang. Pada kurun pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi.
Presiden Soeharto mengambil beberapa langkah kebijakan politik luar negeri (polugri), ialah membangun korelasi yang baik dengan pihak-pihak Barat dan “good neighbourhood policy” melalui Association South East Asian nation (ASEAN).
Tujuan utama politik luar negeri Soeharto pada awal penerapan New Order (tatanan baru) yaitu untuk memobilisasi sumber dana internasional demi membantu rehabilitasi ekonomi negara dan pembangunan, serta untuk menjamin lingkungan regional yang aman yang memudahkan Indonesia untuk berkonsentrasi pada jadwal domestiknya.
Beberapa perilaku Indonesia dalam melakukan politik luar negerinya antara lain; menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Upaya mengakhiri konfrontasi terhadap Malaysia dilakukan supaya Indonesia menerima kembali iman dari Barat dan membangun kembali ekonomi Indonesia melalui investasi dan pemberian dari pihak gila.
Selanjutnya Indonesia juga terlibat aktif membentuk organisasi ASEAN bersama dengan Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina. Dalam pembentukan ASEAN Indonesia memainkan peranan utama dalam pembentukan organisasi ASEAN.
ASEAN merupakan wadah bagi politik luar negeri Indonesia. Keberhasilan Indonesia menjadi ketua pertemuan APEC dan juga keberhasilan menjadi Ketua Gerakan Non Blok X pada tahun 1992, setidaknya menawarkan akreditasi bahwa Indonesia adalah salah satu pemimpin internasional.
D. Era Reformasi
Perhatian utama politik luar negeri Indonesia diarahkan pada upaya pemulihan kembali iktikad dunia internasional terhadap Indonesia serta memulihkan perekonomian nasional. Politik luar negeri Indonesia saat itu lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan politik domestik daripada politik internasional.
Pada era awal reformasi, pemerintah Habibie disibukkan dengan perjuangan memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi di final masa Orde Baru dan kerusuhan pasca jajak pendapat di Timor-Timur.
Lewat usaha kerasnya, Presiden Habibie berhasil menarik simpati dari Dana Moneter Internasional/International Monetary Funds (IMF) dan Bank Dunia untuk mencairkan program perlindungan untuk mengatasi krisis ekonomi.
Pada era pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid, kekerabatan RI dengan negara-negara Barat mengalami sedikit persoalan sehabis lepasnya Timor- Timur dari NKRI. Presiden Wahid mempunyai cita-cita mengembalikan citra Indonesia di mata internasional.
Pada awal pemerintahan Megawati, suasana politik dan keamanan menjadi sejuk dan aman. Walaupun ekonomi Indonesia mengalami perbaikan, seperti nilai tukar rupiah yang agak stabil, tetapi Indonesia pada era pemerintahannya tetap saja tidak memberikan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lainnya.
Presiden Megawati lebih memerhatikan dan memertimbangkan peran dewan perwakilan rakyat dalam penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi mirip diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Megawati juga lebih memprioritaskan diri untuk mengunjungi wilayah-wilayah konflik di Tanah Air mirip Aceh, Maluku, Irian Jaya, Kalimantan Selatan atau Timor Barat.
SBY berhasil mengubah gambaran Indonesia dan menarik investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara pada abad pemerintahannya, antara lain dengan Jepang. Perubahan-perubahan global pun dijadikannya sebagai peluang. Politik luar negeri Indonesia di era pemerintahan SBY diumpamakan dengan istilah ‘mengarungi lautan bergelombang’, bahkan ‘menjembatani dua karang’.
Terima kasih telah membaca artikel di website kabarpandeglang.com, semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi kamu dan bisa dijadikan referensi. Artikel ini telah dimuat pada kategori pendididkan https://kabarpandeglang.com/topik/pendidikan/, Jangan lupa share ya jika artikelnya bermanfaat. Salam admin ganteng..!!
