KABARPANDEGLANG.COM – Susilo Bambang Yudhoyono yakni presiden pertama RI yang dipilih secara pribadi oleh rakyat. SBY dan Jusuf Kalla dilantik oleh MPR sebagai presiden dan wakil presiden RI ke-6 pada tanggal 20 Oktober 2004. Tidak usang sesudah terpilih, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri segera membentuk susunan kabinet pemerintahannya yang diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memprioritaskan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pengangguran serta pemberantasan KKN yang dia canangkan dalam program 100 hari pertama pemerintahannya.
Salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah pinjaman langsung tunai (BLT). Pada tahun 2006, BLT dianggarkan sebesar Rp. 18,8 triliun untuk 19,1 juta keluarga.
Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Reformasi di Bidang Politik
Upaya untuk menyelesaikan konflik dalam negeri
- Pada abad pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghasilkan Geneva Agreement (Kesepakatan Penghentian Permusuhan/Cessation of Hostilities Agreement (CoHA). Tujuan dari komitmen tersebut adalah menghentikan segala bentuk pertempuran sekaligus menjadi kerangka dasar dalam upaya negosiasi hening diantara semua pihak yang berseteru di Aceh. Namun pada kenyataannya, CoHA dan pembentukkan komite keamanan bersama belum mampu menciptakan perdamaian yang bantu-membantu.
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melakukan pendekatan pribadi dengan masyarakat Aceh melalui kunjungan yang dilakukan ke Aceh pada tanggal 26 November 2004.
- Salah satu kebijakan presiden untuk menyelesaikan konflik Poso yaitu dengan mengeluarkan Intruksi Presiden No 14 Tahun 2005 wacana langkah-langkah komprehensif penanganan problem Poso. Melalui Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan untuk:(1). Melaksanakan percepatan penanganan persoalan Poso melalui langkahlangkah komprehensif, terpadu dan terkoordinasi. (2). Menindak secara tegas setiap kasus kriminal, korupsi dan teror serta mengungkap jaringannya. (3). Upaya penanganan dilema Poso dilakukan dengan tetap memperhatikan Deklarasi Malino 20 Desember 2001.
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengeluarkan kebijakan otonomi khusus bagi Papua. Otonomi khusus tersebut diharapkan dapat menunjukkan porsi keberpihakan, pinjaman dan pemberdayaan kepada orang orisinil Papua.
Pelaksanaan Pemilu 2009
Terima kasih telah membaca artikel di website kabarpandeglang.com, semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi kamu dan bisa dijadikan referensi. Artikel ini telah dimuat pada kategori pendididkan https://kabarpandeglang.com/topik/pendidikan/, Jangan lupa share ya jika artikelnya bermanfaat. Salam admin ganteng..!!