Pandeglang – Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang terus melakukan pemuktahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bagi akseptor Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan tunjangan untuk Program Keluarga Harapan (PKH).
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Nuriah mengatakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pasti ketersediaan data by name by address yang lengkap dan akurat merupakan tolok ukur penting dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, “kata Nuriah saat Rapat kerjasama kenaikan ketepatan sasaran akseptor pinjaman sosial melalui pemuktahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Pendopo, Kamis (25/2/2021).
Lebih lanjut Ia mengatakan Kabupaten Pandeglang ialah salah satu angka kemiskinanya paling tinggi, akan tetapi ternyata pada ketika pandemi covid-19 ini, dari delapan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, Pandeglang paling rendah kenaikan angka kemiskinanya ketimbang daerah lain yaitu disekitaran 0,50 persen, ini mungkin salah satu upaya kita dalam perbaikan data, “tuturnya.
“Bantuan dari Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Pandeglang baik itu BPNT, PKH dan bantuan sosial lainya sangat besar sekali, akan tetapi jikalau tidak memberikan nilai dongkrak untuk perbaikan kemiskinan, pastinya anggaran tersebut mubazir, untuk itu kita terus kerjakan validasi dan verifikasi data alasannya adalah sebuah keperluan untuk penyaluran bansos yang tepat sasaran, makanya dalam perbaikan data ini, pihak Kemenko PMK dan Bapenas hadir dalam rakor ini untuk memberi pertolongan untuk perbaikan DTKS, “ungkapnya.
Ia menambahkan Pemkab Pandeglang dikala ini konsen untuk perbaikan data akseptor dukungan, ada sekitar 77.185 masyarakat Pandeglang yang mendapatkan dukungan Program Keluarga Harapan (PKH), untuk acara santunan PKH banyak penduduk yang melaksanakan graduasi berdikari, “dari tahun 2016-2020 penduduk yang melakukan graduasi mandiri sebanyak 5.301 atau sekitar 6,7%.
“Berdasarkan data yang kami miliki, data akseptor sumbangan pangan non tunai per bulan januari sebanyak 71.046 setelah dilakukan perbaikan data per bulan pebruari ada sekitar 85.520 penerima, semua program derma yang diberikan Pemerintah tentunya harus mampu memberdayakan ekonomi dan kersejahteraan masyarakat Pandeglang, “terangnya.
Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Ade Rustam mengatakan untuk melaksanakan perbaikan data peserta pertolongan pasti kami melakukan koordinasi, karena dalam pelaksanaan bansos tentu melibatkan Pemerintah kawasan, “Pemuktahiran data terpadu bagi akseptor bantuan pastinya bermaksud biar penyaluran sumbangan ini tepat sasaran, dan transparan, sehingga efek dari bansos ini bisa mengurangi angka kemiskinan serta mengembangkan ekonomi dan kesejahteraan penduduk
Sementara itu, Sekretaris daerah Kabupaten Pandeglang mengatakan penyaluran berbagai sumbangan sosial tentu saja harus sempurna target dan transparan, yang namanya tepat target mempunyai arti harus mempunyai data yang akurat, makanya dilakukanya pemuktahiran data yang akurat, pasti ini sangat penting pemuktahiran data terpadu penyaluran bansos mampu menyasar terhadap masyarakat yang betul-betul membutuhkan, ‘kata Pery.
(Fr)
