Pandeglang – Bupati Pandeglang Irna Narulita melakukan penandatanganan akad penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi (Menpan-RB) Tjahyo Kumolo, bertempat di Ball Room Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (2/3/2021).
Selain melakukan penandatanganan kesepakatan penyelenggaraan MPP, Bupati Pandeglang Irna Narulita diberi kehormatan oleh Kemenpan-RB menjadi pembicara dihadapan Menteri PANRB dan 38 Kepala kawasan dalam Knowledge Sharring Season sebagai Best Practice.
Menjadi pembicara, tentu saja sebuah kehormatan dan potensi bagi Bupati Pandeglang Irna Narulita untuk mengembangkan pengalaman, sekaligus memberikan motivasi kepada tempat yang belum mempunyai Mall Pelayanan Publik didaerahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Irna menceritakan bagaimana proses pembangunan MPP di Kabupaten Pandeglang dengan aneka macam tahapan yang mesti ditempuh, biar keberlangsungan pembangunan MPP di Pandeglang berjalan sesuai keinginan.
“Berawal dari banyaknya keluhan dan aduan penduduk terkait kekecewaan ihwal pelayanan publik di Kabupaten Pandeglang, menjadi tekad dan kesepakatan kami (Pemkab Pandeglang) untuk memberikan pelayanan terbaik kepada penduduk , “kata Irna.
Menurutnya, Pembangunan Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Pandeglang tidak semudah membalikan telapak tangan, kami harus jatuh bangun, belum lagi dengan kendala viskal kita yang terbatas, akan tetapi karena tekad dan kesepakatan bersama seluruh jajaran Pemkab Pandeglang membuat terobosan dan penemuan bagaiamana caranya mampu memperlihatkan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, pelayanan terpadu satu pintu ialah Mall Pelayanan Publik, alhamdulilah berkat kerja keras semua pihak tergolong Kemenpan-RB, sasaran pembangunan MPP Pandeglang mampu terwujud dan telah didirikan oleh Bapak Menteri PANRB tahun 2020 kemudian, dan MPP Pandeglang merupakan satu-satunya di Provinsi Banten, “ucap Irna.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang Ida Novaida mengatakan ada sekitar 223 bentuk layanan di MPP Pandeglang, disamping itu 23 instansi ikut terlibat dalam penyelenggaraan MPP, jadi masyarakat tidak pelu repot mengelola banyak hal adminstrasi Aminduk, perijinan berusaha, pembayaran pajak dan lain sebagainya, semua bisa dilakukan dalam satu kawasan melalui MPP yang sudah ditawarkan oleh Pemkab Pandeglang, “kata Ida.
Ia menyertakan berdasarkan data yang kami himpun, dari mulai didirikan bulan agustus tahun lalu, pengguna layanan di MPP Pandeglang meraih 16.065, yang paling tertinggi ada sekitar 345 orang perhari menggunakan layanan MPP, “terangnya.
Sementara itu, Menteri PANRB Tjahyo Kumolo mengatakan pembangunan MPP merupakan salah satu taktik Pemerintah dalam upaya kenaikan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, terpadu, terintegrasi, untuk menyediakan layanan yang cepat, mudah, terjangkau bagi masyarakat, “kata Tjahyo.
“Pembentukan MPP di kawasan memerlukan janji yang besar lengan berkuasa dari Kepala kawasan,, pastinya janji dari pimpinan tempat menjadi kunci keberhasilan dalam menghadirkan MPP yang manfaatnya dapat dicicipi secara berkesinambungan oleh penduduk , “ujarnya.
Dalam acara Penandatanganan Komitmen Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik yang digelar Kemenpan-RB, dihadiri pula oleh Kemenkumham RI Yasona Laoly serta ada 38 Kepala daerah yang menandatangani janji tersebut, diantaranya 35 daerah telah bangun dari tahun 2017 -2020 tergolong MPP Kabupaten Pandeglang merupakan yang ke-27 beridiri di Indonesia.
(Fr.red)
