Tim Advokasi Paslon Thoni-Imat Gugat Bawaslu Ke Pengadilan Negeri Pandeglang

  • Bagikan
Default Social Share Image

Hal senada disampaikan, R. Elang Mulyana,SH dan Nandang Wirakusumah,SH sebagaiTim Advokasi Thoni-Imat, menyatakan salah

satu undang-undang yang mengendalikan secarar lengkap tentang hak asasi manusia yaitu Undang-undang Nomor : 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini telah ditetapkan dan diundangkan oleh pemerintah tepatnya pada

tanggal 23 September 1999, tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 sehingga TERGUGAT, terikat dengan undang-undang padahal telah di tentukan standarisasi kaidah hukumnya.

“Bahwa Kami selaku Penggugat hingga saat ini tidak mampu mengakses gosip resmi dari website Bawaslu Pandeglang perihal kinerja Bawaslu Pandeglang dalam melaksanakan penanganan

pelanggaran Pemilukada Pandeglang.” tandasnya.

Baca Juga :  Gmni Pandeglang Kritisi Penayangan Debat Publik Di Hari Kerja

Lebih lanjut keduanya mengatakan, bahwa pihaknya sebagaiPenggugat telah meminta kepada Bawaslu Kabupaten Pandeglang untuk

mengaktifkan website Bawaslu Pandeglang, guna menjadi bahan isu publik dalam hal Penanganan tentang info pelanggaran pemilu pada Pilkada Kabupaten Pandeglang secara transparan.

“Kami mengira Bawaslu Kabupaten Pandeglang tidak menjalankan Tugas dan Fungsinya dengan baik dan benar.” ungkapnya.

  • Bagikan